Senin, 22 Januari 2018

Menjelang Hari Bahagia: Mulai dari Instal Aplikasi Hingga Konsultasi

dok: pribadi
Minggu, 14 Januari 2018 bisa jadi merupakan salah satu hari paling bersejarah dalam seluruh kehidupan saya selang 28 tahun belakangan ini. Pasalnya, saya resmi dilamar! Alhamdulillah. Lantas hari ini tepat seminggu semenjak saya berstatus sebagai seorang “calon istri mas calon” hingga beberapa bulan kedepan menuju hari bahagia kami.

Alhamdulillah (dok: pribadi)
Bila diperkenankan sedikit bercerita, bisa dikatakan proses perkenalan kami (re: saya dan mas calon) terbilang cepat dan sarat akan makna. Kami berkenalan di bulan September, lalu di bulan Oktober bertepatan dengan hari ulang tahun saya, sang mas calon rela datang menemui saya di Jakarta. Pada bulan berikutnya yaitu November, sang mas calon kembali datang menemui saya di Bogor seraya menghadiri ujian akhir dan... bertemu dengan papa. Syukurlah, mereka cepat akrab.

Di bulan Desember, gantian saya yang ke Semarang dan bertemu dengan ibuk dari mas calon sembari mengikuti seminar nasional yang diselenggarakan oleh salah satu instansi kedinasan. Dan akhirnya, di bulan Januari mas calon secara beramai-ramai bersama keluarganya bersilaturahmi ke rumah orang tua saya di Manado. Momen di minggu pagi yang cerah tersebut sungguh menenangkan. Jujur, saya lega!

Silaturahmi keluarga (dok: pribadi)
Berpose bersama mama, papa, ibu dan mas calon (dok: pribadi)
Ya, lega. Karena sesungguhnya tidak mudah menjadi bagian dari para perempuan berusia matang dengan gelar pendidikan mentereng tapi... jombs! Haha. Bayangkan saja, berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 tentang usia perempuan menikah menurut kelompok umur maka “kelompok saya” yaitu mereka yang menikah diatas usia 25 tahun hanya sebesar 13,07 persen. Sedangkan kebanyakan atau sebagian besar perempuan di Indonesia menikah di rentang usia 19 – 24 tahun yaitu sebesar 44,01 persen. 

dok: databoks.katadata.co.id
Tidak hanya perihal menyelesaikan sekolah, memperoleh gelar, memiliki karir yang cemerlang dan prestasi membanggakan lainnya, saya juga perlu memikirkan masa depan bersama pasangan idaman dalam membina suatu biduk mahligai rumah tangga ditemani anak-anak yang lucu nan menggemaskan. Semoga langkah awal saya tempuh di awal tahun 2018 ini dapat menjadi pilihan dan pertanda yang baik. Aamiin.

Guna mewujudkan harapan di masa depan tersebut maka tentunya perlu untuk mempersiapkan pernikahan agar pernikahan impian yang diidam-idamkan tersebut segera terwujud. Sebenarnya kami secara pribadi tidak memiliki tips khusus mempersiapkan pernikahan, hanya saja memang lebih banyak menggali informasi dari sekitar baik secara mandiri maupun mendengarkan masukan pihak terdekat. Tapi, satu hal yang pasti hal yang perlu diperhatikan ialah perihal pengaturan anggaran resepsi pernikahan yang tidak dapat dipungkiri menjadi satu hal yang layak untuk didiskusikan lebih lanjut.

Konsultasi dengan pihak Wedding Organizer (dok: pribadi)
Adapun langkah awal yang kami tempuh guna mewujudkan pernikahan impian kami ialah dengan menggunakan jasa Wedding Organizer (WO). Hal ini mengingat keterbatasan kami dari segi waktu untuk mempersiapkan pernikahan seorang diri dikarenakan beberapa faktor pembatas. Dari segi biaya sendiri, sebenarnya cukup terjangkau karena beberapa Wedding Organizer telah menyediakan paketan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya jumlah anggaran yang dimiliki. 

Fasilitas yang disediakan tiap paket pun beragam, selain gedung dan jumlah tamu undangan diantaranya yaitu crew, undangan, souvenir, bridal, foto, mobil pengantin, foto video liputan, catering, MC, singer, hotel, buku tamu, dekorasi tambahan dan lainnya. Berkat bantuan Wedding Organizer maka diharapkan pesta pernikahan kami nanti khususnya untuk resepsi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu akad dan/atau pemberkatan nikah yang nantinya merupakan momen sakral juga dapat berlangsung dan terselenggara dengan baik dan penuh khidmat.

Jasa catering yang disediakan pihak WO (dok: pribadi)
Di samping memilih untuk menggunakan jasa Wedding Organizer, saya secara pribadi juga berupaya melakukan instal aplikasi persiapan pernikahan bernama “Agnesse” yang dapat didownload dengan mudah melalui aplikasi Play Store bagi para pengguna Smartphone Android. Aplikasi ini sangat membantu kami dalam mengatur perencanaan persiapan pernikahan hingga beberapa bulan kedepan. 
Aplikasi Agnesse (dok: playstore Android)
Aplikasi Agnesse akan memberikan arahan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan diselesaikan pada tiap bulan berjalan menjelang hari bahagia. Misalnya, mulai dari perencanaan acara lamaran, mendikusikan tema pernikahan, menampung ide pernikahan, menetapkan anggaran biaya pernikahan, mendiskusikan bagaimana proses pembagian biaya bagi kedua belah pihak calon mempelai, dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan hal tersebut maka jasa Wedding Organizer jelas masih sangat berperan dan akan terus dibutuhkan. Selain menyiapkan beragam keperluan resepsi untuk pesta pernikahan, jasa Wedding Organizer juga menyediakan jasa konsultasi yang dibutuhkan para calon mempelai. Salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi jasa Wedding Organizer diantaranya ialah dengan menghadiri beberapa event pameran. Dengan menghadiri pameran pernikahan yang menyajikan beberapa vendor pernikahan terbaik maka kita akan bisa memperoleh ide dan informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan persiapan pernikahan.

Fitting baju pengantin (dok: pribadi)

Gaun pengantin modern (dok: pribadi)
Mas calon tampak gagah dengan setelan jas (dok: pribadi)
Nah, untungnya saat ini sedang akan berlangsung 4th Bekasi Wedding Exhibition (BWE4) yang merupakan The Biggest Wedding Exhibition in The City yang akan digelar pada tangal 26 – 28 Januari 2018 mendatang bertempat di Grand Galaxy Convention Hall Grand Galaxy Park Mall Lantai 2 Bekasi. Tidak ketinggalan pameran pernikahan terlengkap dan terbesar di Bekasi ini akan dihadiri oleh Meyda Sefira sebagai bintang tamu yang merupakan pemain film “Ketika Cinta Bertasbih”. 


Tidak hanya dimeriahkan oleh bintang tamu, 4th Bekasi Wedding Exhibition (BWE4) juga menyediakan doorprize harian diantaranya berupa kamera dan beberapa set wedding ring serta hadiah menarik lainnya dengan grandprize berupa: Satu Set Perlengkapan Ruang Tidur Lengkap. Wow! Dan masih ada promo khusus berupa sepasang cincin kawin berlian hanya seharga Rp 3 jutaan. 

Cincin lamaran dan pernikahan (dok: pribadi)
Tidak hanya doorprize, grandprize maupun promo khusus, tersedia juga hadiah langsung senilai Rp 5 juta bagi setiap mereka yang melakukan registrasi online melalui Link pendaftaran online BWE4 (daftar:disini). Hmm, tanpa menunggu waktu lama saya pun langsung mendaftarkan diri (dan juga mendaftarkan mas calon) di pameran pernikahan terbesar 4th Bekasi Wedding Exhibition (BWE4) yang berlokasi di Grand Galaxy Convention Hall (JEE Ballroom Group), Grand Galaxy Mall Lantai 2, Jalan Grand Galaxy Boulevard No. 1, Bekasi Indonesia. Pilihan waktu yang tersedia yaitu di hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 hingga Minggu tanggal 28 Januari 2018 pukul 10 pagi sampai 9 malam. 

dok: http://www.bekasiweddingexhibition.com/tiket/

dok: http://www.bekasiweddingexhibition.com/tiket/
Yuk, buruan daftar (klik: disini)! Hadirilah pameran pernikahan terbesar di awal tahun 2018 dan wujudkan pernikahan impian kalian.

Cat: tulisan diikutsertakan dalam #BWE4 blog competition yang merupakan rangkaian dari event 4th Bekasi Wedding Exhibition.

dok: http://www.bekasiweddingexhibition.com

Sabtu, 06 Januari 2018

Peran Generasi Milenial Kawal Harta Negara

dok: pribadi
Pada Kamis 28 Desember 2017 silam, saya berkesempatan mengunjungi Miniatur Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang terletak di Gedung Umar Wirahadikusuma dan berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 31, DKI Jakarta. Miniatur Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut tepat bersebelahan dengan Perpustakaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 

dok: pribadi

dok: pribadi
Suasana di Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia siang itu cukup sepi. Hanya ada beberapa petugas yang berjaga dan lalu lalang. Saya begitu terkesima ketika memasuki pelataran Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terutama ketika mendapati suatu kalimat di dinding yang berbunyi, “Kejujuran adalah Kesederhanaan yang Paling Mewah...!”. Sungguh kalimat yang sarat makna.

dok: pribadi
Perlahan saya mengamati isi Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan menemukan “Jejak Perjalanan BPK”. Sebagaimana dijelaskan bahwa setelah pemerintah menerbitkan Penetapan Pemerintah 1946 No.11/OEM tertanggal 28 Desember 1946 maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara resmi didirikan pada Januari 1947. 

dok: pribadi

dok: pribadi
Presiden Soekarno ketika itu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan R.Soerasno sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan mulai bekerja per 1 Januari 1947 bersamaan dengan pendirian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut dimulai jugalah sejarah kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

dok: pribadi

dok: pribadi

Kendala dan Permasalahan

Berdasarkan data yang berhasil dirangkum oleh World Economic Forum melalui survey Global Shapers Annual Survey 2016, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa permasalahan utama dunia secara global yang menjadi kekhawatiran para generasi Milenial diantaranya terkait dengan isu kemiskinan dan transparansi pemerintahan.

dok: databoks.katadata.co.id
Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan, karena berdasarkan data yang berhasil diperoleh disebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan kurang lebih sekitar 14.997 permasalahan dengan nilai mencapai Rp 27.39 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pertama 2017. Jumlah tersebut meliputi 7.284 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 7.549 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp 25,14 triliun. Serta 164 permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun.

dok: databoks.katadata.co.id
Dalam penyerahan IHPS paruh pertama 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1,81 triliun, dengan potensi kerugian mencapai Rp 4,89 triliun, serta kekurangan penerimaan negara mencapai Rp 18,44 triliun.

IHPS I 2017 merupakan ringkasan dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja, dan 33 LHP dengan tujuan tertentu. Efektivitas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya.

Adapun ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada paruh pertama tahun 2017 juga menemukan kerugian pada penerimaan negara senilai US$ 1,18 miliar atau Rp 15,89 triliun di sektor migas. Kerugian tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perhitungan hasil migas.

dok: databoks.katadata.co.id
Disinyalir penyebab kerugian terbesar adalah pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya dalam penggantian biaya operasional migas (cost recovery), dimana nilainya mencapai US$ 956 juta atau sekitar Rp 12,9 triliun. Kemudian adanya keterlambatan penyelesaian kewajiban pajak dari 17 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hingga tahun pajak 2015 senilai US$ 209,25 juta. Ditambah potensi kehilangan penerimaan negara dari pengenaan denda atau bunga pajak minimal untuk tahun pajak 2015 senilai US$ 11,45 juta. Selain adanya kerugian, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga menemukan kelemahan pada pengendalian internal di SKK Migas. Antara lain, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta satuan pengawas internal yang belum berjalan optimal.

Arah Kebijakan Strategis BPK RI

Semakin kuatnya peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, menuntut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk mengelola efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perlu terus bersinergi dengan sejumlah pihak untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Adapun pemanfaatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perlu dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut dapat memanfaatkan hasil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan. Hasil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dimaksud merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

dok: databoks.katadata.co.id
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga yang oleh UUD 1945 diberikan mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melaksanakan tugas dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam tata kelola keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yakni dengan beragam peran pemeriksaan yang dimiliki. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memprioritaskan pemeriksaan keuangan karena bersifat mandatory atau harus dilakukan sebagai perintah Undang-Undang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga memprioritaskan pemeriksaannya pada bidang-bidang kegiatan yang rawan terjadi korupsi dan menjadi prioritas pembangunan seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut, selain melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga memprioritaskan pemeriksaannya pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tujuan pemeriksaan atas bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan tersebut adalah untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi,dan efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. 

dok: databoks.katadata.co.id
Di satu sisi, selain memberikan opini atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga memberikan penilaian atas upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan cara demikian, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat mempertegas manfaat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peran Generasi Milenial Kawal Harta Negara

Generasi millenial diidentifikasi memiliki karakter yang lebih kritis, melek informasi, dan sangat dekat dengan teknologi. Hal ini tentu menjadi peluang khususnya bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam mengawal harta negara dan mendorong akuntabilitas keuangan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi generasi Milenial memiliki peran dalam mengawal harta negara melalui pendayagunaan karakter dan konektivitas dengan akses informasi dan teknologi yang dimiliki.

Tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari suatu program.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, maka setiap program dan kegiatan pemerintahan harus terbuka untuk umum dan secara mudah dapat diakses oleh berbagai unsur yang memiliki perhatian, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengontrol (check and balance) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, dibutuhkan kesadaran dari individu, penguasa, atau pejabat bahwa segala tindakannya berdampak pada orang lain/masyarakat/publik sehingga harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik.

Semua program pembangunan dapat dijalankan dengan baik apabila pengelolaan keuangan negara benar-benar transparan dan akuntabel sehingga semua program dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat, meningkatkan kemampuan konsumsi dan investasi masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional dan pembangunan ekonomi yang berkualitas sehingga kesejahteraan rakyat dapat meningkat.

Berkenaan dengan hal tersebut, generasi Milenial memiliki kecenderungan beralih menggunakan platform online guna menunjang aktivitas keseharian mereka. Nielsen melalui riset yang dilakukan menuturkan bahwa sebagian besar generasi Milenial lebih memilih sesuatu yang berbasis online dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pesatnya perkembangan teknologi memang menjadikan internet sebagai penunjang bagi berbagai kebutuhan. Penetrasi internet ke pengguna usia muda menjadikan para generasi Milenial lebih memilih metode online dibandingkan konvensional.

dok: databoks.katadata.co.id
Kendati demikian, selain internet media televisi masih menjadi media yang paling dominan untuk menjangkau generasi Milenial. Di era digital saat ini, generasi Milenial memiliki kebiasaan yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Pemahaman mengenai perilaku dan kebiasaan mereka dalam mengkonsumsi media membuka peluang bagi pemilik brand (merek) dan pemasar untuk membangun hubungan jangka panjang dengan mereka, tak terkecuali lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

dok: databoks.katadata.co.id
Oleh karenanya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sangat tepat mengambil langkah untuk mengkampanyekan peran serta dalam mengawal harta negara sekaligus mengajak masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi aktif secara nyata melalui ajang kompetisi diantaranya pembuatan karya film pendek bertema “Kawal Harta Negara” pada Agustus 2017 silam.

Saya begitu terpukau dengan konsep ide tersebut terlebih khusus setelah saya menyaksikan film berjudul “Gosip” yang merupakan bagian dari Pitching Forum Kategori Fiksi dan diproduksi oleh Rumahku Films, The Story Company, VSI Films Studio, Jakarta. Film tersebut mengangkat isu korupsi/mark-up dana desa dengan latar belakang budaya Sunda. Penjelasannya sederhana dan lekat dengan kehidupan sehar-hari dan “ngena banget”. Salut!


Upaya kampanye oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan melibatkan masyarakat ini semakin menegaskan bahwa tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat tak terkecuali para anak muda. Ajang kompetisi perfilman ini lantas menjadi suatu bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. 

Penutup 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang ikut terlibat dalam proses pembangunan nasional, memiliki tanggung jawab untuk memberi andil sesuai kewenangannya yaitu melalui pemeriksaan keuangan negara. Strategi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus selaras dengan pembangunan pemerintah. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diharapkan dapat mengawal pembangunan nasional yang dimulai dengan perencanaan oleh pemerintah untuk dapat mencapai tujuan bernegara. Pasalnya, perencanaan menjadi kunci bagi efektifitas pembangunan nasional karena perencanaan yang unggul dan berkualitas menjadi tolok ukur terlaksananya pembangunan nasional. 

Selain berperan serta dalam proses pembangunan nasional, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini mengingat penggunaan uang negara yang tidak taat aturan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat mendorong penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana penuturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Orasi Ilmiah berjudul “BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat” pada Maret 2015 silam yang khusus membahas tentang peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam menilai pengelolaan Keuangan Negara dan dalam membangun melalui pengelolaan negara menuju Indonesia sejahtera. Salam Independensi, Integritas dan Profesionalisme!

dok: pribadi

Referensi: 
Nb: Penulis merupakan Mahasiswa Doktoral/S3 Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. Saat ini penulis menjadi Associate Researcher di Public Interest Research and Advocacy Center. 

Cat: tulisan diikutsertakakan dalam Lomba Nulis Blog “BPK Kawal Harta Negara” oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

dok: bpk.go.id