Minggu, 15 Desember 2019

Akselerasi Energi Terbarukan Wujudkan Kemandirian dan Keberlanjutan

dok: pribadi
Pada 2016 silam saya dan tim peneliti berkunjung ke Pulau Osi, Seram Bagian Barat - Maluku. Kami berkesempatan melihat panel surya yang berlokasi di salah satu desa di penghujung timur Indonesia. Panel surya tersebut menggunakan tenaga sinar matahari dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduknya. Ini menjadi contoh nyata pemanfaatan energi terbarukan.

dok: pribadi
dok: pribadi
Adapun dalam rangka mendukung keberlanjutan lingkungan, pemerintah telah menetapkan beberapa kaidah pembangunan rendah karbon yang dilaksanakan di wilayah Kepulauan Maluku diantaranya ialah mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). 

Selain itu, sebagai bentuk kontribusi Pemda, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menjalin kerjasama dengan WWF terkait konservasi lingkungan hidup. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen multi pihak. 

dok: republika.co.id 
dok: pikiran-rakyat.com
Berkenaan dengan hal tersebut, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan rendah karbon pada RPJMN 2020 – 2024 mencakup diantaranya pembangunan energi berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan salah satunya pengelolaan EBT melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan. Panel surya di Pulau Osi, Maluku tersebut lantas menjadi salah satu contoh optimalisasi pemanfaatan energi. 

Tapi, apa sih pentingnya memahami sektor energi? 

Well, sektor energi tak dapat dipungkiri berdampak terhadap perubahan iklim khususnya melalui sumbangan berupa polusi bagi pemanasan global. World Economic Forum pernah melansir bahwa perubahan iklim merupakan masalah utama dunia menurut para generasi milenial. Bahkan bila dibandingkan dengan permasalahan perang dunia, konflik agama, kemiskinan dan lainnya. 

dok: databoks katadata
Pemerintah dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas lantas melalui Pemutakhiran RKP 2019 telah menampilkan Peta Rencana Pembangunan EBT sebagai berikut: 

dok: RKP
Terkait dengan sasaran, indikator dan target tahun 2020 – 2024, bertujuan meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Maka, pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT terdiri dari beberapa indikator dan target sebagai berikut: 

dok: RKP
Pengembangan EBT merupakan salah satu kegiatan prioritas dari Program Prioritas “Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi”. Hal ini tertuang dalam Kerangka PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi berikut ini: 

dok: RKP
Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT merupakan salah satu Program Prioritas. Proyek Prioritas (Pro-P) Terpilih antara lain berupa: 1) Peningkatan Pembangunan Pembangkit EBT; 2) Peningkatan Penyediaan Bahan Baku dan Produksi Bahan Bakar Nabati (BBN). 

Oleh karenanya, berdasar daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020 – 2024, diantaranya disebutkan project Pembangunan Energi Terbarukan B100 berbasis Kelapa Sawit. Dimana manfaat proyek tersebut ialah meningkatnya porsi EBT dalam bauran energi nasional menjadi 19,5 persen. Adapun indikasi pendanaan sekitar Rp 101,1 T. 

Kementerian ESDM telah melansir bahwa proyeksi kebutuhan energi Indonesia 2015 – 2050 diantaranya EBT ialah sebesar 48 juta TOE. 

dok: databoks katadata
SKK Migas juga melansir bauran energi Indonesia periode 2013 – 2050, dan terlihat bahwa EBT menunjukkan tren yang meningkat pesat, dibandingkan dengan bauran energi semisal minyak bumi, batu bara dan gas yang terus menunjukkan tren yang menurun. 

dok: databoks katadata
Kaitannya dengan isu keberlanjutan dan kearifan lokal, masa depan Indonesia akan ditentukan oleh komitmen dan konsistensi untuk mulai memanfaatkan EBT guna mewujudkan Indonesia Hijau. 

Pasalnya, kualitas kehidupan masyarakat diharapkan meningkat dengan akses ke sumber energi yang lebih baik. Capaian ini didukung perluasan jaringan distribusi listrik, serta pengembangan dan pemanfaatan EBT termasuk melalui pembangunan EBT skala kecil, penerapan smartgrid dan pemanfaatan BBN. 

Kedepan, arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020 – 2024 diantaranya mencakup pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT yang akan dilaksanakan dengan strategi yaitu mengakselerasi pengembangan pembangkit EBT. Serta, mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat seperti EBT namun dengan tetap mempertimbangkan keekonomian efisiensi harga agar dapat mengurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP). 

Penyediaan energi bagi industri dan kelistrikan juga akan dipenuhi melalui pengembangan potensi energi terbarukan di Kawasan Industri yang dikombinasikan dengan energi yang telah tersedia. Pengembangan potensi energi terbarukan dapat didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri EBT. 

Berikut terlampir Peta Potensi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Energi Terbarukan. 

dok: RKP
Adapun guna mengurangi kelangkaan energi, maka porsi EBT harus ditingkatkan hingga minimal 19,5 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2024 mendatang. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya penemuan sumber-sumber energi baru yang dapat dieksploitasi untuk mengantisipasi laju penurunan cadangan sumber daya energi fosil di masa mendatang. 

Energi Terbarukan sebagai Basis Potensi Pengembangan 

Bila merunut ke belakang, maka energi terbarukan sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejatinya pemanfaatan energi terbarukan telah dimulai sejak gelombang pertama ekonomi peradaban manusia. Selain energi terbarukan, tahapan manusia dalam gelombang pertama tersebut juga ditandai dengan peradaban agraris. 

Hal ini juga yang kemudian menjadi latar belakang ditetapkannya mandatori B20 berupa program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20 persen biodiesel dengan 80 persen bahan bakar minyak jenis solar. Penggunaan biodiesel ini memiliki kelebihan yaitu merupakan jenis bahan bakar terbarukan sehingga dapat diproduksi berulang kali, berorientasi pada sumber daya domestik dan memiliki kadar emisi yang lebih rendah. 

Pemanfaatan B20 sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi energi, menghemat cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri kelapa sawit. 

Bahkan saat ini pemerintah telah menyiapkan B30 untuk diterapkan mulai per 1 Januari 2020. Sebagaimana diungkapkan oleh Balitbang Kementerian ESDM bahwa berdasarkan hasil uji, pemakaian solar bercampur biodiesel 30 persen dinyatakan layak dan siap diterapkan. Pemakaian biodiesel sebagai BBN diandalkan pemerintah untuk menekan defisit pada neraca perdagangan migas. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil biodiesel dunia.

dok: databoks katadata
Langkah ini menjadi bagian dari major project dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas diantaranya yaitu akselerasi energi terbarukan dan BBN berbasis komunitas. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Pidato Presiden RI pada Agustus 2019 juga secara terbuka sangat mengapresiasi pemanfaatan energi terbarukan. 

Laporan Capaian Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla diantaranya menyebutkan realokasi subsidi energi untuk belanja yang lebih produktif. Sejak 2015, alokasi subsidi energi dikurangi, dialihkan untuk belanja produkif, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Subsidi tepat sasaran mendorong produktivitas dan pemerataan ekonomi. 

dok: Laporan Capaian 5 tahunan Jokowi-JK
Kebijakan moneter dalam RPJMN 2015 – 2019 diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan yang kondusif bagi sektor riil. Strategi untuk mewujudkan kebijakan moneter tersebut diantaranya adalah memperkuat kebijakan struktural untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk implementasi peta-jalan (roadmap) pengurangan subsidi BBM bersama dengan konversi konsumsi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. 

Di satu sisi, pembangunan sektor unggulan menekankan kepada penguatan sektor domestk yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia. Hal ini terlihat dari upaya mewujudkan kedaulatan energi berbasis sumber energi terbarukan. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan kedaulatan energi, arah kebijakan yang ditempuh sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019 diantaranya ialah meningkatkan peranan EBT dan bauran energi. 

APBN 2019 mengusung tema “Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia” telah menyebutkan bahwa subsidi energi merupakan bagian dari Belanja Non-K/L berupa peningkatan penggunaan energi terbarukan. Adapun kebijakan subsidi diarahkan agar lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran nontunai. Subsidi energi meningkat, terutama karena perubahan asumsi nilai tukar. 

Pada Mei 2019, pihak Parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menyatakan bahwa energi terbarukan menjadi perhatian Indonesia – Kosta Rika. Komitmen besar dalam penggunaan EBT oleh kedua negara ini merupakan upaya untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan kemandirian energi nasional. Sebagaimana diketahui bahwa Kosta Rika merupakan salah satu negara yang sukses membuat langkah besar dalam pemakaian energi bersih dan terbarukan guna tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030 mendatang. Oleh karenanya, dirasa perlu adanya penguatan kerjasama di bidang energi terbarukan. 

Upaya ini merupakan tindak lanjut inisiasi Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) dengan tema “Kemitraan menuju Energi Berkelanjutan bagi Semua” Tematik energi terbarukan tersebut digagas bukan tanpa alasan, dikarenakan saat ini dunia darurat memerlukan EBT guna menjamin efisiensi dan sejalan dengan pertumbuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

Kaitannya dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas melalui rancangan awal RKP 2020 yang disampaikan pada Rakorbangpus 2019 telah menyebutkan bahwa akselerasi pembangunan energi terbarukan merupakan salah satu bagian kegiatan prioritas dari program prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT. 

Guna mendukung agenda pembangunan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, pemerintah telah menuangkan arah kerangka regulasi diantaranya Regulasi Lembaga Keuangan/Perbankan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, dan Regulasi Bea Ekspor Batubara untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Kedepan, diyakini bahwa dengan kebijakan yang baik dan pendanaan serta investasi yang memadai, maka energi terbarukan dan bersih akan lebih terjangkau dan mudah diakses. Semoga! 


Cat: tulisan diikutsertakan dalam BLOG COMPETITION WWF INDONESIA

dok: https://www.wwf.or.id/

Rabu, 11 Desember 2019

SDM Unggul Indonesia dalam Pusaran Daya Saing

“…Kedua, Pembangunan Sumber Daya Manusia. Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. 
Tugas besar kita di situ!” – Presiden Joko Widodo 

Dalam Visi dan Misi Pilpres 2019 maupun pidato tentang Visi Indonesia, jelas substansinya berfokus pada peningkatan kualitas SDM. Pasalnya, pembangunan SDM merupakan kunci kemajuan bangsa. Fondasi SDM yang berkualitas juga akan menjadi modal intelektual dan sosial guna menyiapkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global di masa mendatang. Tak ayal, pemerintah harus konsisten melaksanakan program jangka panjang untuk memacu produktivitas dan kualitas SDM berbasis riset dan teknologi.


Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Agustus 2019 silam yang bertema “SDM Unggul Indonesia Maju” menyebutkan bahwa dibutuhkan SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila serta SDM unggul yang toleran yang berakhlak mulia. Selain itu, dibutuhkan juga SDM unggul yang terus belajar bekerja keras dan berdedikasi. Sejalan dengan transformasi ekonomi di dalam negeri dan arahan Presiden RI, pengembangan SDM menjadi salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi. 

Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan RI, melalui artikelnya pada laman opini Kompas 19 Agustus 2019 silam berjudul “Menuju Indonesia Maju melalui SDM Unggul”, menyebutkan bahwa terdapat peran negara dalam peningkatan kualitas SDM. Beliau meyakini bahwa pembangunan SDM menjadi modal dasar Indonesia dalam menyongsong optimisme Indonesia maju. Beliau menyatakan komitmen bahwa Pemerintah akan meneruskan amanah para pendiri bangsa untuk menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan paripurna guna menjamin hajat hidup rakyat Indonesia. 

Hal ini senada dengan fokus dan arah Kebijakan APBN 2020 dengan tema “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM” yang diarahkan untuk mendukung diantaranya belanja negara yang lebih efektif berupa penguatan daya saing SDM. Belanja pemerintah pusat tahun 2020 didorong untuk lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan diantaranya SDM yang berkualitas. 

Mengawali pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024, tema pembangunan pada RKP 2020 sebagai tahun pertama RPJMN 2020 – 2024 adalah “Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema ini sejalan dengan tahapan dan prioritas pembangunan pada RPJMN periode terakhir dalam RPJPN 2005 – 2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. 

Rancangan teknokratik RPJMN 2020 – 2024 secara jelas menyebutkan bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. 


Pun, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu sasaran makro pembangunan 2020 – 2024. Perbaikan kualitas SDM merupakan salah satu bagian dari kunci peningkatan pertumbuhan dalam Skenario Pertumbuhan Ekonomi 2020 – 2024. Sebagaimana digambarkan melalui skenario berikut ini: 

dok: Kementerian PPN/Bappenas
Adapun Major Projects dalam rancangan awal RPJMN 2020 – 2024 dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yaitu: Percepatan penurunan kematian ibu dan Stunting; Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Industri 4.0; Pembangunan Science Technopark (optimalisasi Triple Helix); Digitalisasi dan integrasi Bantuan Sosial. Oleh karenanya, SDM berkualitas dan berdaya saing menjadi faktor pendukung penting dalam pembangunan kedepan. 

Global Human Capital Index oleh World Economic Forum pada 2017 silam melansir bahwa peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara. Hal ini mengakibatkan produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. 

Periode 2020 – 2024 merupakan momentum menuju puncak periode bonus demografi. Jika lebih fokus mengembangkan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru maka diyakini bonus demografi akan menjadi bonus lompatan kemajuan. Pasalnya, persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas SDM yang tepat. Dibutuhkan SDM yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat dan SDM yang menguasai keterampilan dan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan. Sebagaimana dilansir oleh World Economic Forum (2018) bahwa Indonesia menempati peringkat keterampilan SDM di Negara ASEAN lebih baik daripada Thailand, Filipina, Vietnam, Laos dan Kamboja. 

dok: databoks katadata
Salah satu kunci reformasi struktural adalah perbaikan SDM. Peningkatan kualitas SDM tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari 70,18 pada tahun 2016 menjadi 70,81 di tahun 2017. Pada tahun 2019, IPM ditargetkan meningkat menjadi 71,98. 

Pembangunan industri diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM industri dan kualitas produk industri. Pada tahun 2018, peningkatan kualitas SDM industri dilaksanakan melalui perluasan pendidikan kejuruan. Arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh diantaranya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pengembangan kewirausahaan yang didukung kerja sama industri dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Peningkatan insentif fiskal dan non fiskal diantaranya untuk pengembangan SDM. 

Kaitannya dengan tahapan pembangunan industri nasional maka terdiri dari Tahap I (2015 – 2019) dimana arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Selanjutnya, di Tahap II (2020 – 2024) dimana arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga berperan mendorong SDM Unggul guna menjadikan ekonomi kreatif sebagai daya dorong, Kadin Indonesia mendorong SDM unggul yang terampil dan berpendidikan guna menjawab kebutuhan pasar ekonomi di era digital. Mengingat bonus demografi menjadi peluang yang perlu dioptimalkan untuk mencetak SDM yang memiliki keterampilan di bidang teknologi serta industri kreatif dalam menyambut peluang besar di era ekonomi digital. 

dok: kadin.id
Langkah yang dapat ditempuh antara lain: Pertama, SDM harus kompetitif dalam karakter yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif dan entrepreneurship; Kedua, SDM harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menguasai the emerging skills yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif serta mampu membangun the emerging business. Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 

Salah satu tantangan utama dalam memajukan SDM adalah memastikan tidak adanya kesenjangan pendidikan (educational divide) di tengah masyarakat, terutama antara penduduk kota dan desa, serta Kawasan timur dan barat. Isu pendidikan merupakan isu sentral bagi transformasi ekonomi Indonesia mengingat pengembangan SDM tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan. Mengingat BPS melansir proyeksi jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok usia periode 2015 – 2045 didominasi oleh usia produktif (15 – 64 tahun). 

dok: databoks katadata
Di era digitalisasi, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pengembangan SDM. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu memanfaatkan kehadiran teknologi agar menjadi sistem baru metode pembelajaran dan instrumen guna mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan juga memerlukan kolaborasi antara industri, lembaga pendidikan dan pemerintah. 

Kapasitas SDM merupakan salah satu bagian dari strategi kebijakan mengatasi ketimpangan khususnya kebijakan pemerataan ekonomi. Peningkatan SDM menjadi salah satu bagian dari arah kebijakan makro guna meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah kebijakan ekonomi afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar memiliki equity, kesempatan dan kemampuan SDM yang mempunyai daya saing. 

Teori pertumbuhan baru menggarisbawahi pentingnya investasi dalam peningkatan kualitas SDM untuk penciptaan pengetahuan baru (melalui R&D dan teknologi) untuk mempertahankan pertumbuhan. Kedepan, fokus Indonesia harus pada pengembangan mutu SDM dan R&D yang akan mampu menjamin pertumbuhan lebih stabil dan terus meningkat. Peranan pemerintah di ekonomi ialah mengalokasikan SDM dalam proses pembangunan (allocator). Hal ini telah ditempuh oleh Kadin Indonesia diantaranya melalui kerjasama dengan Japan Indonesia Association (JAPINDA) pada November 2019 silam. 

Keunggulan SDM yang ditempuh melalui upaya mengatasi kesenjangan antara perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan kesiapan SDM bertujuan mengatasi kerentanan dunia digital Indonesia terhadap konten negatif. Program literasi digital untuk pengembangan SDM juga dapat menjadi salah satu upaya mewujudkan arah dan kebijakan strategis. Terkait dengan arah pembangunan kedepan, pembangunan SDM perlu lebih ditingkatkan dengan tetap mempertahankan kecepatan pembangunan infrastruktur. Fokus pembangunan manusia dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dapat didukung melalui gencarnya kerja sama industri dan talenta global. Semoga! 

Cat: tulisan diikutsertakan dalam KADIN BLOG COMPETITION

dok: kadin.id

Rabu, 04 Desember 2019

Milenial Masa Kini: Muda, Beda, Gemar Investasi

dok: pribadi
Implikasi revolusi digital di sektor jasa keuangan menyebabkan berbagai perubahan fundamental di bidang keuangan yang terefleksikan dalam berbagai aktivitas keuangan diantaranya investasi. IMD World Competitiveness Centre, The Economis Intelligence Unit baru-baru ini merilis angka persentase nilai investasi terhadap PDB beberapa negara di Asia dalam kurun waktu 2017 – 2019. Disebutkan bahwa Indonesia memiliki persentase nilai investasi terhadap PDB terbesar dibandingkan Negara Asia lainnya semisal Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia dan India. 

dok: https://databoks.katadata.co.id/
Hal senada diungkapkan oleh Prof. Wimboh Santoso dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap pada Agustus 2019 silam. Beliau menyebutkan bahwa telah terjadi transformasi digital di pasar modal. Fenomena tersebut terlihat dari banyaknya perusahaan sekuritas maupun manajer investasi yang telah melakukan investasi di bidang teknologi informasi. Jual beli saham sudah jamak dilakukan melalui platform online trading. Demikian juga investasi dalam bentuk Reksa Dana dan semacamnya juga banyak dilakukan melalui internet. Bahkan ke depan, seiring berkembangnya artificial intelligence, jasa advisory berpotensi dilakukan tidak lagi oleh para analis. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Pak Arif Satria selaku Rektor IPB menyatakan bahwasanya tantangan milenial dan Revolusi Industri 4.0 saat ini bagi Gen Y (Milenial) diantaranya ialah digitalisasi khususnya teknologi finansial (Fintech). Arus perubahan ini harus diperlakukan sebagai peluang namun tidak melupakan antisipasi ancaman dampak negatif yang dapat terjadi kaitannya dengan disrupsi. 

dok: Arif Satria, IPB
Pasalnya, transaksi Fintech Indonesia dalam kurun waktu 2015 – 2021 terus mengalami tren yang meningkat hingga diprediksi akan mencapai US$ 37,1 miliar pada 2021 mendatang. 

dok: https://databoks.katadata.co.id/
Sejalan dengan peluang sekaligus tantangan tersebut, DailySocial.id juga melansir beberapa kategori Startup Indonesia. Tak ayal, Fintech menjadi pilihan yang paling diminati oleh para investor. Selain tentunya E-Commerce, Media, Perangkat lunak untuk jasa layanan, dan isu digital lainnya. 

dok: https://databoks.katadata.co.id/
Kaitannya dengan sasaran segmen Milenial, Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja merilis bahwa jumlah Single Investor Identification (SID) selang periode 2015 – September 2019 untuk kategori Milenial rentang usia 26 – 30 tahun terus mengalami peningkatan, sama halnya dengan rentang usia 18 – 25 tahun. Segmen milenial ini lantas menjadi sasaran investasi yang sangat potensial. 

dok: https://databoks.katadata.co.id/
Di satu sisi, Pemerintah juga melanjutkan reformasi struktural untuk mendukung peningkatan kapasitas perekonomian. Reformasi struktural ditempuh melalui strategi peningkatan iklim kemudahan usaha dan investasi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Implementasi hal ini dititikberatkan pada perbaikan regulasi dan birokrasi yang diwujudkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 pada 2018 silam. Paket ini secara khusus bertujuan untuk menarik modal asing dan investasi ke Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, melalui pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan. Salah satu inisiatif yang berupaya dilakukan ialah terkait dengan Reksa Dana

Kompas edisi 19 September tepatnya di rubrik investasi, pernah memuat artikel Mba Prita Hapsari Ghozie yang berjudul “Mengenal Investasi Reksa Dana”. Bagi saya secara pribadi tulisan beliau sangat mencerahkan. Terutama tentang cara berinvestasi di Reksa Dana dengan cara membeli berbagai pilihan produk Reksa Dana yang tersedia di pasaran. 


Pembelian Reksa Dana antara lain dengan cara menyetorkan sejumlah dana, mulai dari puluhan ribu pada harga nilai aktiva bersih yang ditetapkan per hari tersebut. 

dok: https://ajaib.co.id/
Lebih lanjut dijelaskan bahwa produk Reksa Dana diterbitkan dan dikelola oleh perusahaan manajer investasi yang telah memperoleh izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan seiring dengan perkembangan industri, saat ini calon investor diberikan kemudahan membeli produk Reksa Dana melalui beberapa jalur distribusi. 

Adapun program Reksa Dana Mikro diperkenalkan oleh OJK pada tahun 2014. Reksa Dana Mikro merupakan produk yang nilai investasinya cukup kecil yaitu sebesar Rp 100 ribu. Melalui Reksa Dana ini diharapkan investasi di pasar modal dalam bentuk Reksa Dana dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Nilai investasi yang didapatkan masyarakat dengan berinvestasi di Reksa Dana rata-rata adalah sebesar 12,6 persen per tahun. Investasi ini dapat dilakukan dengan membeli produk Reksa Dana di bank umum sebagai agen penjual efek Reksa Dana dan/atau langsung pada manajer investasi

Dengan berinvestasi di Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi yang profesional, maka investor tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk mengurus investasinya. Investor hanya cukup memantau nilai NAB melalui laporan bulanan, media cetak dan elektronik. Investor juga mempunyai kemudahan untuk menjual Reksa Dana yang dimilikinya sewaktu-waktu. Sebagaimana alur investasi Reksa Dana berikut ini: 

dok: OJK
Berdasarkan data, imbal hasil Reksa Dana dibandingkan dengan IHSG dan Obligasi pada kurun waktu Januari – Maret 2017 didominasi oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap. Reksa Dana jenis ini imbal hasilnya lebih unggul dibandingkan Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Pasar Uang. 

dok: https://databoks.katadata.co.id/
Di zaman digital, kemudahan pembelian sudah menjadi opsi wajib. Investor juga membutuhkan sistem informasi yang dapat diakses secara online sehingga dapat dengan mudah memantau perkembangan investasi Reksa Dana

Untung saja saat ini semakin terbuka lebar kesempatan untuk berinvestasi secara mudah dan murah. Semisal, melalui platform Ajaib, yang memberikan cara mudah untuk berinvestasi


Situs Alexa melansir bahwa Ajaib menempati ranking yang baik dari segi traffic maupun engagement-nya. Selain itu, dari segi audience geography, pengunjung laman situs Ajaib didominasi oleh pengunjung dari Indonesia. Kaitannya dengan inklusivitas, Ajaib disinyalir mampu menjembatani akses dan literasi berupa edukasi sebagai aplikasi investasi online yang memudahkan pengguna/investor pemula, seperti saya. 

dok: https://www.alexa.com/siteinfo/ajaib.co.id
dok: https://www.alexa.com/siteinfo/ajaib.co.id
Berdasar hasil penelusuran portal transaksi online Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi OJK, disebutkan bahwa Ajaib dengan PT Takjub Teknologi Indonesia sebagai perusahaan pemilik, telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan nomor KEP-17/PM.21/2018. Selain itu, Ajaib juga terdaftar dan diawasi oleh KOMINFO melalui nomor 01033/DJAI.PSE/07/2018. 

dok: https://www.ojk.go.id/
dok: https://ajaib.co.id/
Pemberitaan tentang sepak terjang Ajaib juga ditemukan dalam media. Misalnya, liputan CNBC Indonesia yang menyatakan bahwa Ajaib telah berhasil menggaet ribuan investor dalam kurun waktu 3 bulan melalui pendanaan Softbank. Kontan juga melansir bahwa Ajaib telah menghadirkan investasi Reksa Dana bonus asuransi bebas premi. Hal ini tentu menjadi salah satu terobosan inovasi dari platform Ajaib sendiri. 

dok: cnbcindonesia.com 
dok: keuangan.kontan.co.id
Saya pun telah mendaftar sebagai salah satu Investor Ajaib. Menariknya, saya bisa langsung memperoleh penawaran Reksa Dana gratis sebesar Rp 1 juta melalui kode referral yang dibagi kepada teman-teman. 

dok: pribadi
Kedepan, guna memenuhi kebutuhan dan mengakomodir kemudahan dalam bertransaksi dan berinvestasi, para milenial harus dibekali cara memilih Reksa Dana yang tepat. 


Maka, panduan yang dapat diikuti bagi setiap investor pemula saat berminat untuk menjadi seorang investor Reksa Dana antara lain: Kenali terlebih dahulu tujuan dalam berinvestasi; Strategi berinvestasi; Pengelola Reksa Dana alias manajer investasi; Gunakan parameter kemudahan akses dan administrasi atas pembelian produk Reksa Dana sebagai salah satu panduan memilih. Live a beautiful life! 

cat: tulisan diikutsertakan dalam Ajaib Blog Competition

dok: https://ajaib.co.id/

Senin, 11 November 2019

Jelajah Museum: Merawat Ingatan, Lestarikan Cagar Budaya Indonesia

Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah 2019. Didalamnya menyebutkan tentang peningkatan sektor jasa yang didorong dengan mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Cagar budaya menjadi salah satu sasaran/indikator guna meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. 


Upaya meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia diantaranya melalui upaya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya. Hal ini bertujuan memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat mencakup diantaranya pelestarian cagar budaya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat pertimbangan wisatawan mancanegara memilih destinasi Indonesia diantaranya dikarenakan adanya peninggalan sejarah dan warisan budaya. 

dok: databoks katadata
Kendati demikian masih terdapat tantangan belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kebudayaan untuk kesejahteraan rakyat. Potensi sumber daya kebudayaan Indonesia sangat besar. Namun, kekayaan budaya tersebut belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. 

Capaian Utama Pembangunan Cagar Budaya Indonesia

Berdasarkan hasil pencarian pada Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Kemdikbud, data registrasi oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kemdikbud menunjukkan rekapitulasi data registrasi objek cagar budaya berdasarkan tahap-tahap pendaftaran sampai dengan penetapan dan penomoran registrasi nasional menunjukkan data terbaru dimana cagar budaya yang terdaftar berjumlah 96.253; Cagar budaya yang terverfikasi sebanyak 48.879; Rekomendasi cagar budaya sebanyak 1.619; dan jumlah cagar budaya sebanyak 1.512. 

dok: https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/
Cagar budaya berdasarkan kategori didominasi oleh bangunan sebanyak 988. Selanjutnya disusul oleh situs (327), struktur (109), benda (63) dan Kawasan (25). Jadi, bangunan cagar budaya menjadi peluang dan potensi kedepannya untuk terus dirawat dan dilestarikan. 

dok: https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kemdikbud melansir beberapa data terkait dengan grafik penetapan objek cagar budaya sejak 2013 yang berjumlah 129 dimana pada tahun 2018 terdapat 14 objek penetapan. Selain itu, rekomendasi objek cagar budaya berjumlah 1.619 dimana pada tahun 2019 terdapat 155 objek rekomendasi. 

dok: https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/
dok: https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/
Verifikasi objek terdaftar berjumlah 48.879 dimana pada tahun 2019 terdapat 7.275 objek yang sudah verifikasi. Sedangkan pendaftaran cagar budaya berjumlah 96.253 dimana terdapat jumlah pendaftaran pada tahun 2019 sebanyak 10.032 objek. 

dok: https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/
dok: https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kemdikbud juga melansir cagar budaya berdasarkan provinsi. Dimana terlihat bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah cagar budaya terbanyak sejumlah 274. Pada kesempatan ini saya ingin menuliskan catatan “penjelajahan” saya ke beberapa lokasi cagar budaya di tanah air khususnya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. 

dok: https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/
Jelajah Museum: Kontribusi Upaya Pelestarian Cagar Budaya Indonesia 

Museum Masjid Agung Demak, Kabupaten Demak – Jawa Tengah 

Menara Masjid Agung Demak menjadi ciri khas tersendiri dari Masjid Agung Demak. Menara ini terdaftar di 8 September 2017 dan termasuk kategori benda. Masjid ini dikelola oleh Ta’mir Masjid Agung Demak. Bangunan sebagai tempat adzan ini didirikan dengan konstruksi baja. Pemilihan konstruksi baja sekaligus menjawab tuntutan modernisasi abad XX. Pembangunan menara diprakarsai para ulama, seperti KH.Abdurrohman (Penghulu Masjid Agung Demak), R.Danoewijoto, H.Moh Taslim, H.Aboebakar, dan H.Moechsin. 

dok: pribadi
dok: pribadi
dok: pribadi
Sedangkan Masjid Agung Demak masuk dalam kategori cagar budaya situs dan dikelola oleh Yayasan Sunan Muria. Masjid Agung Demak berkaitan erat dengan keberadaan Kerajaan Demak yang muncul pada akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Raja pertama kerajaan tersebut adalah Raden Patah yang diangkat oleh wali songo. Disamping sebagai pusat pemerintahan, Demak sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Masjid Agung Demak pada dasarnya berdiri pada empat tiang pokok atau disebut soko guru. Fungsi tiang-tiang ini adalah sebagai penyangga bangunan. 

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kota Surakarta – Jawa Tengah 

Berlokasi di Kota Surakarta dan masuk dalam kategori cagar budaya kawasan. Kawasan ini dikelola oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pemerintah Kota Surakarta dengan SK Penetapan SK Walikota No646/1-R/1/2013, SK Menteri No208/M/2017 dan SK Walikota No432/38.6/1/2017. Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat membentuk tata ruang yang membujur dari utara ke selatan yang terbagi tiga area, yaitu: (1) area di luar tembok beteng Baluwarti bagian utara dan selatan; (2) area di dalam tembok beteng Baluwarti; dan (3) area di dalam Cepuri. 

dok: pribadi

dok: pribadi
Keraton Kasunanan Surakarta merupakan kategori cagar budaya situs dengan SK Penetapan SK Menteri NoPM.03/PW.007/MKP/2010. Keraton ini dikelola oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Surakarta adalah kompleks bangunan kuno yang masih ada sebagai warisan budaya Jawa, khususnya Surakarta, yang berfungsi sebagai tempat tinggal Raja dan keluarganya. Didirikan oleh Ingkang Sinuwun Susuhunan Paku Buwono II pada tahun 1745. 

Museum RA Kartini, Kabupaten Jepara – Jawa Tengah 

Beberapa barang peninggalan yang masih tersimpan rapi di Museum RA Kartini diantaranya ialah Mesin Jahit dan Kursi RA Kartini yang termasuk kategori benda. Mesin jahit ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. 

Mesin jahit RA Kartini (dok: pribadi)

dok: pribadi
Museum Bank Indonesia, Jakarta Barat – DKI Jakarta 

Didaftarkan pada tanggal 3 Oktober 2017 dan termasuk kategori bangunan. Museum Bank Indonesia dikelola oleh Bank Indonesia. Pintu masuk Museum Bank Indonesia menggunakan kaca patri mozaik indah. Kaca patri ini dibuat oleh seniman Belanda bernama Ian Sihouten Frinsenhouf dengan total 1.509 panel kaca patri. 

dok: pribadi
Museum Bank Mandiri, Jakarta Barat – DKI Jakarta 

Didaftarkan pada 20 Juli 2016 dan termasuk kategori bangunan. museum Bank Mandiri dikelola oleh Bank Mandiri. Gedung Museum Bank Mandiri didirikan pada tahun 1929 sebagai kantor pusat Nederlandsche Handel Maarschappij (NHM) yang juga dikenal sebagai Factorij. Sama halnya dengan Museum Bank Indonesia, bangunan Museum Bank Mandiri mempunyai sebuah jendela kaca patri pada ruang tangga yang menghubungkan banking hall dengan lantai 3. Dinding di lobby lantai 3 dihiasi dengan mosaic berwarna emas yang membentuk pola geometris. 

dok: pribadi
Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur – DKI Jakarta 

Berlokasi di Jakarta Timur dan masuk dalam kategori situs. Monumen Pancasila dimiliki oleh Pemerintah cq TNI dengan SK Penetapan SK Menteri NoPM.13/PW.007/MKP/05 DAN SK Gubernur No475 tahun 1993. 

dok: pribadi
dok: pribadi
Monumen dan Museum PETA, Kota Bogor – Jawa Barat 

Berlokasi di Kota Bogor dan masuk dalam kategori cagar budaya bangunan. Museum PETA dikelola oleh Yayasan PETA dengan SK Penetapan SK Menteri NoPM.26/PW.007/MKP/2007. Bangunan ini didirikan pada tahun 1745 dan bekas tangsi tentara KNIL dan dapat menampung 1 batalyon infantri tentara. Pada jaman Jepang digunakan untuk mendidik perwira tentara sukarela PETA. 

dok: pribadi

dok: pribadi
dok: pribadi
Adapun tentara PETA merupakan tentara kebangsaan yang oleh pemimpin-pemimpin pergerakan bangsa Indonsia pada waktu itu memang dipersiapkan untuk menjadi tentara kebangsaan dari negara Indonesia merdeka. 

Museum Zoologi, Kota Bogor – Jawa Barat 

Berlokasi di Kota Bogor dan masuk dalam kategori cagar budaya bangunan. Museum Zoologi dikelola oleh LIPI dengan SK Penetapan SK Menteri NoPM.26/PW.007/MKP/2007. Museum Zoologi didirikan pada tahun 1894 atas gagasan J.C. Koningsberger dengan nama Landbouw Zoologisch Laboratorium. Fungsi utama dari bangunan ini semula adalah sebagai laboratorium untuk penelitian hewan pengganggu tanaman pertanian yang termasuk dalam S’Lands Plantentuin (Kebun Raya Bogor). Kemudian pada tahun 1901, didirikan gedung baru yang digunakan untuk ruang koleksi, ruang kerja, ruang pameran dan laboratorium. 

dok: pribadi
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Cagar Budaya Indonesia

Kedepan dibutuhkan upaya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal yang diantaranya mencakup peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum. Pemerintah melalui jenis Dana Alokasi Khusus Non-Fisik sebenarnya telah mengalokasikan dana bantuan operasional penyelenggaraan museum. Hal ini merupakan inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP. Pengalokasian anggaran diperuntukkan bagi operasional penyelenggaraan museum. 

Akhir kata, kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan. Kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Di satu sisi, kekayaan budaya Indonesia dikenal bukan saja karena warisan benda-benda bersejarah, namun juga karena tradisi lisan dan kebiasaan masyarakat lainnya yang diakui oleh dunia. 

Satu hal yang pasti, bahwa perayaan dan kegembiraan adalah bagian penting dalam pelestarian kebudayaan. Modal berharga untuk membangun optimisme dan pada saat yang sama, kebanggaan! Ayo turut berpartisipasi pada Kompetisi “Blog Cagar Budaya Indonesia: Rawat atau Musnah!”. 

dok: https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/