Minggu, 30 Desember 2018

Gemar Berinvestasi Wujudkan Keuangan Inklusif

dok: pribadi

Hari gini belum punya investasi? Apa kata dunia?

Terinspirasi dari artikel berjudul “Agar Masa Depan Terjamin, Ini 4 Alasan Anak Muda Wajib Investasi” yang tayang dalam situs www.moneysmart.id (baca: disini), saya lantas berniat untuk semakin gigih berinvestasi dan menjadikan rencana saya ini sebagai resolusi di tahun 2019 mendatang. Hal ini guna melatih diri dan memberikan jaminan terhadap masa depan saya sendiri serta orang-orang terkasih.

Alasan tentang pentingnya berinvestasi di usia muda tersebut dijelaskan sebagai berikut yaitu: 1) Mencapai kebebasan finansial; 2) Penghasilan tambahan dana pensiun; 3) Biarkan uang yang bekerja; dan 4) Keuntungan semakin besar. Ya, sangat setuju dengan alasan tersebut. Mengingat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, saya sedikit banyak telah merasakan manfaat berinvestasi.
dok: moneysmart.id/
Benar adanya bahwa dengan berinvestasi kita telah membuat uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Ketika kita bekerja untuk uang maka besar kemungkinan kita tidak akan merasa cukup dan dampak terburuknya ialah menjadi kufur nikmat. Investasi juga mengajarkan banyak hal diantaranya yaitu membantu kita mencapai kebebasan finansial sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri. Selain itu, investasi akan memberikan penghasilan tambahan dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar.

Tapi, bagaimana caranya mengajak dan menyadarkan para anak muda generasi milenial lainnya yang belum “kepincut” untuk berinvestasi sejak usia dini? 



Tenang, ada 5 langkah ampuh untuk mengajak para milenial mulai “demen” berinvestasi (baca: disini), yaitu: 1) Ingatkan goal jangka pendek, menengah dan jangka panjang; 2) Jangan iming-imingi asetnya tetapi manfaatnya; 3) Investasi buat bisnis; 4) Mulai dengan yang mudah dulu; dan 5) Ajarkan investasi pada milenial dengan bersenang-senang.

Sebagai pengingat bahwa perlunya menentukan tujuan berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan di jangka pendek, menengah dan/atau panjang semisal kebutuhan lanjut sekolah (S2/S3), menikah, membeli rumah, membeli kendaraan bermotor, liburan dan bahkan menunaikan ibadah ke tanah suci bagi yang beragama muslim. Kebermanfaatan dari investasi ialah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keinginan/kebutuhan kita pribadi.

Kuncinya, think big-start small-and move fast. Ya, mulai dengan investasi yang mudah dan murah dulu. Lalu, lambat laun beranjak ke jenis investasi yang lebih baik dan memberi keuntungan yang lebih besar. Pada dasarnya berinvestasi adalah berbisnis dan perlu dilakukan dengan cara bersenang-senang namun serius.

Selanjutnya, mungkin diantara kalian akan ada yang bertanya-tanya tentang investasi apa yang terbaik dan paling menguntungkan di tahun 2019? 



Tenang, sebagai seorang investor pemula maupun sebagai investor yang ingin meningkatkan keuntungan dan melakukan diversifikasi jenis investasi maka bisa membaca artikel berjudul “5 Investasi Terbaik dan Menguntungkan di 2019” (baca: disini). Artikel ini memberikan informasi jenis investasi terbaik yaitu: Investasi Properti, Investasi Emas, Investasi Reksadana, Investasi Saham, Investasi Obligasi dan Investasi Peer-to-Peer (P2P) Lending.

Beberapa investasi tersebut memang terbilang yang paling populer di Indonesia. Tapi, saya secara pribadi masih bergelut pada beberapa jenis investasi tertentu semisal Investasi Properti dan Investasi Emas. Kedepan, saya rasa perlu untuk melakukan diversifikasi investasi melalui Investasi Reksadana, Saham, Obligasi dan/atau P2P Lending. Semoga!

Adapun alasan saya menggeluti investasi properti khususnya kavling tanah/lahan karena investasi tersebut dapat menjadi aset dengan harga yang terus merangkak naik (alias tidak pernah turun!). Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya permintaan berdasar pada kebutuhan konsumen dan lahan yang tersedia semakin terbatas. 


dok: pribadi

Investasi emas khususnya emas batangan/logam mulia dan perhiasan emas juga dapat menjadi alternatif pilihan investasi karena emas merupakan jenis investasi yang paling mudah dan murah untuk dilakoni. Investasi emas juga memiliki risiko yang cukup kecil. Pasalnya, harganya cenderung stabil bahkan nilainya terus bertambah seiring waktu berjalan. Terutama harga emas Antam berupa logam mulia dikarenakan kadar karat dan kemurnian yang terkandung didalamnya. Namun, perlu dipahami bahwa investasi emas merupakan investasi jangka panjang. 

dok: pribadi
Selain itu, saya memilih investasi dalam bentuk simpanan berupa deposito. Produk perbankan ini sangat mudah dijalankan dan kita diberi kebebasan untuk menentukan masa tenor. Lain halnya dengan emas, deposito merupakan alternatif investasi jangka pendek (baca: disini). Pasalnya, deposito dapat dengan mudah dicairkan bahkan sebelum jatuh tempo. Selain itu, deposito memiliki risiko yang terbilang kecil dan yang terpenting adalah adanya jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Jenis simpanan lainnya yang juga masuk kategori investasi ialah Tabungan Berjangka. Calon nasabah/investor dapat memilih jangka waktu pendek, menengah/panjang untuk tabungan tersebut. Saya pribadi memiliki tabungan berjangka berupa tabungan perencanaan dengan jangka waktu 1 tahun (jangka pendek) dan 10 tahun (jangka menengah/panjang). Keunggulannya ialah melatih kita untuk menjadi lebih konsisten dalam menabung sekaligus berinvestasi. Secara tidak langsung kita menjadi semakin handal dalam melakukan manajemen keuangan.

Intinya, ada 5 tips sederhana bagi para pemula sang calon investor agar dapat meraup uang dan keuntungan dari investasi (baca: disini), yaitu: 1) Menentukan tujuan investasi; 2) Memahami dasar investasi; 3) Memahami risiko; 4) Menggunakan uang sendiri; dan 5) Jangan fokus di satu instrumen investasi.

Upaya untuk menghindari dan/atau meminimalisir risiko ialah dengan memecah fokus ke lebih dari satu instrumen investasi. Langkah ini tergolong bijak dikarenakan pemahaman investor terhadap dasar investasi dan risiko yang diperkirakan akan muncul. Penentuan tujuan investasi juga akan menguji komitmen semenjak awal sehingga kita perlu teguh pendirian dalam berinvestasi. Satu hal yang terpenting ialah berinvestasilah dengan uang sendiri yaitu hasil pendapatan yang disisihkan, bukan disisakan.


Akhir kata, saya sebagai perwakilan suara anak muda merasa optimis dengan dunia investasi tanah air Indonesia. Sebagaimana survei yang dilakukan oleh Good News from Indonesia tentang Tingkat Optimisme Generasi Muda pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 52 persen generasi muda di perkotaan cukup optimis terhadap masa depan Indonesia. Tingkat optimisme kuat ini memberikan angin segar bagi kemajuan suatu Negara, tak terkecuali di bidang investasi.

Lebih lanjut, survei tentang Skor Kebahagiaan Anak Muda di Berbagai Negara oleh Varkey Foundation menjelaskan bahwa dibandingkan dengan anak muda di negara lainnya, para anak muda di Indonesia ternyata termasuk anak muda yang paling bahagia di dunia. Hal ini diperkirakan akan dapat menjadi pendorong terwujudnya anak muda Indonesia yang gemar berinvestasi.

Kedepan, pembangunan kepemudaan harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Para anak muda harus memiliki akses dan keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan dan gaya hidup guna memperoleh pengetahuan tentang bagaimana caranya mengatur keuangan pribadi. Dengan begitu anak muda telah turut serta dalam upaya mewujudkan keuangan inklusif terutama pada dimensi akses, penggunaan dan kualitas. So, Investasi? Siapa takut!


Referensi: 

Ket: penulis merupakan Program Manager di Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Cat: tulisan diikutsertakan dalam Kompetisi Blog MoneySmart 2018 #CerdasDenganUangmu


dok: moneysmart.id/

Jumat, 14 Desember 2018

Perlindungan Konsumen Merupakan Pilar Keuangan Inklusif

dok: Sekretariat DNKI
Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia salah satunya didukung oleh peningkatan inklusi keuangan (akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan). Peningkatan tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembangunan, karena sistem keuangan mampu menjangkau dan memberi manfaat lebih banyak ke masyarakat. 

Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) merupakan agenda penting pemerintah, sesuai dengan Nawacita Presiden dan RPJMN 2015 – 2019. Akses terhadap layanan keuangan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia, oleh karenanya untuk mendukung hal tersebut diperlukan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang terpadu guna mencapai target keuangan inklusif sebesar 75% di tahun 2019 mendatang.

Arah kebijakan jasa keuangan adalah meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui perluasan inklusi keuangan sehingga akses keuangan masyarakat semakin meningkat. Kebijakan keuangan inklusif tersebut mencakup pilar dan fondasi SNKI beserta indikator keuangan inklusif yang didukung oleh koordinasi antar K/L atau instansi terkait serta dilengkapi dengan Aksi Keuangan Inklusif. Pilar SNKI diantaranya terdiri dari Pilar Perlindungan Konsumen yang merupakan pilar kelima.


Di satu sisi, keuangan inklusif akan sulit tercapai jika masyarakat masih antipati dalam menggunakan produk dan jasa keuangan formal karena belum adanya rasa aman dalam bertransaksi. Maka, pada tahap ini aspek perlindungan konsumen berperan sangat penting. 

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran. Konsumen Jasa Sistem Pembayaran sendiri terdiri dari setiap pihak individu yang memanfaatkan jasa sistem pembayaran dari penyelenggara untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

Ruang lingkup perlindungan konsumen antara lain: 1) Instrumen pemindahan dan penarikan dana; 2) APMK (Kartu Kredit, Kartu ATM atau Debet); 3) Transfer dana; 4) Uang elektronik; 5) Penyediaan dan penyetoran uang rupiah; dan 6) Penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya. 

dok: bi.go.id/
Fungsi perlindungan konsumen antara lain: 1) Edukasi, memberikan pemahaman produk sistem pembayaran kepada masyarakat; 2) Konsultasi, mengenai permasalahan penggunaan; 3) Produk sistem pembayaran; dan 4) Fasilitasi, upaya penyelesaian terhadap sengketa perdata antara konsumen.

Praktik perlindungan konsumen dapat dijalankan melalui beberapa cara diantaranya ialah: 1) Memastikan produk dan jasa keuangan aman untuk digunakan oleh konsumen; 2) Memberikan edukasi kepada konsumen mengenai berbagai produk dan jasa keuangan; dan 3) Menyediakan sarana penerimaan pengaduan jika konsumen merasa dirugikan.

Ketentuan terkait perlindungan konsumen juga telah diatur dalam berbagai regulasi, diantaranya yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Ruang lingkup Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 adalah: 1) Penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana; 2) Kegiatan transfer dana; 3) Kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu; 4) Kegiatan uang elektronik; 5) Kegiatan penyediaan dan/atau penyetorang uang Rupiah; dan 6) Penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.
dok: bi.go.id/
Bank Indonesia selaku regulator dalam sistem pembayaran terus mengedepankan aspek keamanan dan perlindungan konsumen serta iklim usaha yang kondusif untuk menciptakan industri teknologi finansial yang mampu mendukung perekonomian nasional. 
Semakin maju suatu negara atau masyarakat maka karakteristiknya ialah semakin beragam produk dan jasa keuangan yang beredar di masyarakat. Semua produk dan jasa keuangan ini harus dipercaya oleh masyarakat agar mereka tidak ragu untuk menggunakannya
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Prasetyo Hendradi selaku Kepala Grup Pengembangan Surveilans dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia pada suatu kesempatan ketika tim Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif melakukan kunjungan dan wawancara singkat dengan beliau kaitannya dengan isu perlindungan konsumen. 

dok: Sekretariat DNKI
Berkenaan dengan penerapan kebijakan sistem pembayaran elektronik, masih ditemukan beberapa kendala diantaranya menyangkut masalah perlindungan konsumen yang dirasa masih belum sempurna. Sebut saja beberapa kendala di lapangan seiring dengan makin maraknya kasus pembobolan bank yang menyangkut masalah e-Banking.

Belum lekang dari ingatan tentang kasus perbuatan ilegal pencurian uang nasabah melalui modus skimming yang cukup menyita perhatian masyarakat beberapa waktu yang lalu. Skimming merupakan tindakan pencurian informasi, baik dari kartu debit maupun kartu kredit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kartu kredit secara ilegal sehingga pelaku memiliki kendali atas rekening korban.

dok: bi.go.id/
Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang dalam sistem pembayaran bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas PUJK, telah merespon kasus skimming dengan mendorong pembentukan tim khusus. Bahkan, telah dijalin kerjasama antar sejumlah lembaga perbankan dengan pihak aparat berwajib guna menanggulangi permasalahan tersebut. Usaha ini tentunya akan menjadi semakin baik jika dibentuk usaha bersama (collective effort) dari banyak pihak sehingga kasus tersebut dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efisien. 

“Inisiatifnya bagus yakni untuk membentuk semacam task force lintas departemen. Tidak hanya OJK, Bank Indonesia dan Polri, tetapi juga bea cukai, imigrasi dan lembaga lain. Langkah ini dapat menjadi solusi kedepan agar skimming tidak dengan mudah terjadi. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menyatukan seluruh elemen task force ini”, ungkap Pak Pras
Bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat yang telah dilakukan ialah secara preventif (pencegahan) dan refresif (penyelesaian permasalahan). Upaya perlindungan konsumen diantaranya melalui hotline financial customer area, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa dan kewajiban pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen oleh lembaga keuangan.

Akhir kata, strategi yang diperlukan diantaranya ialah dengan membentuk budaya perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab dan perhatian semua pihak. Bank Indonesia sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, selain mengatur aspek kelembagaan dan mekanisme, mengatur pula ketentuan dari aspek Perlindungan konsumen dan mengawasi implementasi terhadap aturan tersebut.

Industri jasa Sistem Pembayaran berkewajiban untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen, sedangkan dari sisi masyarakat juga turut berperan serta untuk menjadi masyarakat yang kritis dan peduli pada Perlindungan Konsumen.

Pasalnya, Perlindungan Konsumen diciptakan dengan mengakomodasi prinsip Perlindungan Konsumen yang berlaku sebagai standar internasional, yang meliputi prinsip keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data pribadi serta penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara efektif.

Terkait dengan penyampaian pengaduan dalam rangka perlindungan konsumen dapat disampaikan melalui Portal Nasional Perlindungan Konsumen oleh Bank Indonesia. Pengaduan konsumen dapat disampaikan melalui: 1) Contact center BI Call and Interaction (BICARA) melalui nomor 131; 2) Email: bicara@bi.go.id; 3) Fax: 021 – 3861458; dan 4) Surat: Visitor Center, Lt. 1 Menara Sjafruddin Prawiranegara Bank Indonesia, Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350. 

Referensi: 
  • Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia. 2018.
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
  • Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
  • Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif. “Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Mendukung Keuangan Inklusif”. Buletin Strategi Nasional Keuangan Inklusif April 2018 Edisi III, Halaman 1 – 2
  • Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif. “Tak Perlu Lagi Khawatir Skimming”. Buletin Strategi Nasional Keuangan Inklusif April 2018 Edisi III, Halaman 3 – 4
  • UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Cat: tulisan diikutsertakan dalam Bank Indonesia Blog Competition

dok: bi.go.id/

Rabu, 12 Desember 2018

Digitalisasi Pasar Rakyat: e-Retribusi Dukung Smart City

Smart Card e-Retribusi (dok: pribadi)
Kerangka umum pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015 – 2019 diantaranya menitikberatkan pada infrastruktur perkotaan berbasis pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pengembangan Smart City. Adapun upaya yang telah dilakukan khususnya oleh Kementerian Perdagangan diantaranya dengan meluncurkan program kegiatan “Digitalisasi Pasar Rakyat” melalui program e-Retribusi guna mewujudkan Smart City. 


Program e-Retribusi juga bertujuan untuk meningkatkan upaya: 1) Efisiensi; 2) Transparansi; 3) Tertib administrasi; 4) Meningkatkan kepercayaan pedagang; 5) Membudayakan menabung; dan 6) Membangun kesadaran pedagang. Berkenaan dengan hal tersebut, manfaat e-Retribusi ialah untuk: 1) Mempermudah membayar retribusi; 2) Transaksi yang akuntabel; 3) Realtime Incoming Report; 4) Mudah diakses lewat media elektronik; 5) Tidak ada penyimpangan; dan 6) Meningkatkan PAD.

Landasan e-Retribusi tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pasar Rakyat yang membahas tentang prosedur kerja pungutan retribusi melalui bank (e-Retribusi). Tujuan prosedur tersebut ialah: 1) Menjamin terlaksananya semua kegiatan penerimaan uang retribusi pasar dan retribusi lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi (pasar); 2) Menjamin terlaksananya aspek pengawasan (control) intern seluruh kegiatan pembayaran, berupa vertifikasi, validasi dan persetujuan yang memadai, sesuai ketentuan di dalam organisasi pasar; dan 3) Menghindari beredarnya uang secara fisik di pasar. 


Secara teknis, perlengkapan yang digunakan ialah: 1) Buku catatan tentang data pedagang; 2) Buku catatan keuangan; 3) Mesin e-retribusi (disediakan oleh bank); dan 4) ATK. Secara singkat penjelasan tentang prosedur e-Retribusi ialah: 1) Pada tahapan SOP ini dibutuhkan komitmen dari pedagang salah satunya pedagang/penyewa menandatangani surat perjanjian pakai/sewa; 2) Pembayaran sewa/retribusi dapat dilakukan per hari, 1 bulan dimuka, apabila pembayaran 1 bulan dimuka maka dibayar setiap tanggal 1 s/d 10 sesuai dengan retribusi yang telah ditetapkan; 3) Pedagang/penyewa membayar melalui bank yang ditunjuk ke rekening pasar; 4) Bukti setor bank difotokopi dan diserahkan ke pengelola pasar; 5) Untuk setiap pembayaran retribusi diterbitkan kuitansi resmi dari pihak pengelola pasar; dan 6) Pengelola pasar mencatat semua pembayaran retribusi di dalam buku catatan keuangan.

Digitalisasi pasar rakyat khususnya menampilkan keunggulan CMS e-Retribusi diantaranya yaitu: 1) Tidak perlu uang tunai; 2) Tidak perlu menggunakan uang kembalian; 3) Meminimalisir kebocoran;dan 4) Praktis, cepat dan mudah. Metode Cashless Management System (CMS) sendiri terdiri dari: 1) e-Money Card (taping mesin); 2) Auto debet (buku tabungan bank); dan 3) Asppay (Asparindo payment – aplikasi HP).

Pada intinya, e-Retribusi terdiri dari: 1) Sistem aplikasi; 2) Pembayaran elektronik; dan 3) Bekerjasama dengan perbankan. Adapun pendaftaran dan mekanisme e-Retribusi sebagaimana ditampilkan berikut ini:

Pendaftaran dilakukan oleh para pedagang sebagai pihak yang wajib retribusi. Para pedagang lalu melakukan pengisian form pembukaan rekening (secara kolektif). Selanjutnya, para pedagang akan menerima produk tabungan dan Smart Card/Kartu e-Retribusi.

dok: Kementerian Perdagangan
Jadi, mekanismenya setelah pendaftaran aplikasi, wajib retribusi/pedagang akan memperoleh kartu e-Retribusi. Pedagang yang melakukan pembayaran melalui Tap Reader Machine yang merupakan sistem pembayaran CMS. Hal ini menjadi bagian e-Retribusi dari Dinas Perdagangan. Selanjutnya, pedagang akan memperoleh bukti transaksi wajib retribusi/pedagang.

dok: Kementerian Perdagangan
Berkenaan dengan hal tersebut, kami baru saja menghadiri kegiatan “Rapat Koordinasi Penerapan E-Payment/E-Retribusi di Pasar Rakyat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan pada 12 Desember 2018. Kami mengunjungi Pasar Agung Peninjoan yang berlokasi tepatnya di Desa Adat Peninjoan, Peguyangan Kangin – Denpasar Utara. Mengingat bahwa pasar tersebut telah memperoleh SNI.

dok: pribadi
Sosialisasi terkait penerapan e-Retribusi dilakukan oleh bank BPD Bali. Pihak perbankan menjelaskan tentang pengembangan e-Retribusi dan memberikan demo singkat tentang penggunaan mesin EDC dan Smart Card yang berfungsi sebagai kartu e-Retribusi. Berikut merupakan metode pembayaran retribusi oleh pedagang pasar kepada pengelola pasar:

Sistem pembayaran Cashless Management System (CMS) Taping 
Sistem pembayaran CMS Taping dilakukan dengan menggunakan mesin EDC Bluetooth dan Smart Card e-Retribusi.

dok: pribadi
Sistem pembayaran Autodebet
Autodebet adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan. Autodebet akan dilakukan langsung melalui rekening BSA yang dimiliki oleh para pedagang pasar. 

dok: pribadi
Sistem pembayaran Aplikasi Android 
Pihak Bank BPD Bali telah mengembangkan aplikasi e-Retribusi yang menjadi sistem pembayaran non tunai untuk transaksi retribusi (service charge) dan transaksi perdagangan melalui aplikasi di Handphone dengan sistem scan.

dok: pribadi
Akhir kata, pemerintah dan lembaga terkait telah mengupayakan sistem pembayaran cashless dengan menggunakan QR Code. Pihak Bank BPD Bali juga telah berencana di tahun 2019 tidak hanya mengupayakan gerakan non tunai (cashless), melainkan juga non kartu (cardless). Sehingga digitalisasi pasar rakyat baik oleh pedagang pasar maupun pengelola pasar akan dapat mendukung segera terwujudnya Smart City di berbagai lini.