Kamis, 11 Mei 2017

Harmonisasi Standardisasi SNI: Investasi Berdaya Saing, Konsumen Terlindungi

Konsep daya saing daerah pada dasarnya berkembang dan digunakan di dalam perusahaan dan/atau Negara. Hal ini berawal dari pemikiran Michael Porter yang banyak mewarnai pengembangan dan aplikasi konsep daya saing di tingkat perusahaan. Selanjutnya konsep daya saing tersebut dikembangkan untuk tingkat Negara sebagai bentuk daya saing global.



Indeks daya saing global sendiri telah menjadi semacam ukuran dan referensi dari kinerja ekonomi dan iklim investasi suatu Negara. Daya saing ekonomi suatu Negara seringkali merupakan cerminan dari daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Di samping itu, dengan adanya tren desentralisasi, maka kebutuhan untuk mengetahui daya saing pada tingkat daerah menjadi semakin kuat.

Adapun arah kebijakan investasi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 silam diantaranya ialah: Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; Mendorong Penanaman Modal Asing (PMA) bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; serta Meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Sejatinya, investasi yang dikembangkan untuk penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

Kaitannya dengan capaian penting, maka investasi hingga saat ini masih menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan diharapkan dalam jangka panjang akan memberikan efek pengganda yang besar bagi perekonomian Indonesia. Hal ini sejalan dengan Laporan Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Kenegaraan tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara tujuan investasi yang menarik dilihat melalui peringkat investasi antar Negara dan pemeringkatan lain terkait investasi.

Alhasil, percepatan aliran antar Negara tidak dapat dibendung lagi. Hal ini merupakan keniscayaan akibat pemberlakuan satu pasar masyarakat ASEAN pada 2015 silam. Sehingga standardisasi barang dan jasa menjadi satu hal yang perlu untuk diterapkan sebagai bentukan rambu-rambu perlindungan. Standardisasi melalui penetapan standar dan prosedur pengawasan yang layak akan memastikan keselamatan konsumen dan kepentingan industri domestik. 


Sistem standardisasi produk sebenarnya telah dimiliki oleh tiap Negara ASEAN hanya saja standarnya berbeda-beda. Indonesia sendiri memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengacu pada International Standard Organization (ISO). Standar ini ditetapkan melalui proses pengujian panjang hingga terbukti layak dari sisi keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Standar Nasional Indonesia merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Rumusan SNI didasarkan pada: Keterbukaan; Transparansi; Konsensus dan Tidak Memihak; Efektif dan Relevan; Koheren; dan Berdimensi Pembangunan. 

dok: www.bsn.go.id

Perumusan SNI berangkat dari landasan hukum PP No. 102/2000 tentang Standardisasi Nasional. Penerapannya pun diarahkan untuk dapat memberikan dampak dan perlindungan atas kepentingan umum khususnya konsumen. Selain itu SNI harus melindungi keamanan Negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal mendasar lainnya ialah perlu adanya peningkatan persepsi masyarakat terhadap standar dan penilaian kesesuaian. Ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan oleh BSN kaitannya dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memproduksi dan/atau mengkonsumsi suatu produk berdasarkan pengetahuan terhadap standar maupun mutu produknya. 


Berkenaan dengan hal tersebut, standar di tiap Negara dirasa perlu untuk diharmonisasi tentunya melalui penetapan kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan harmonisasi standar lalu menghasilkan sekitar 12 sektor prioritas diantaranya yaitu elektronik, pelayanan kesehatan, produk berbasis pertanian, perikanan, karet, kayu, tekstil, otomotif, e – ASEAN, perjalanan udara, pariwisata dan logistik. 

Selain harmonisasi standar tentunya perlu juga dilakukan harmonisasi peraturan teknis pengujian dan kalibrasi di laboratorium dan pengkajian kesesuaian sertifikasi. Akreditasi perlu diselaraskan sesuai kesepakatan bersama. Di antara sektor prioritas tersebut, penerapan standar dan pengujian wajib dilakukan pada peralatan listrik dan elektronik, produk karet, kayu dan pertanian. Kabar baiknya khusus sektor piranti elektrik dan elektronik, Indonesia tergolong paling maju. Wow! 

dok: http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/08/2016-sektor-perindustrian-paling-diminati-investor-asing
Kendati demikian, tantangan standardisasi bagi Indonesia ialah terkait harmonisasi peraturan antara Indonesia dengan ketentuan yang berlaku di ASEAN yang masih sangat terbatas. Langkah strategisnya ialah Badan Standardisasi Nasional (BSN) perlu untuk terus menerapkan strategi yang adaptif guna mewujudkan penetapan regulasi dan harmonisasi. Kebijakan strategis tersebut tentu saja tetap mengacu pada peta jalan strategi standardisasi nasional tahun 2015 – 2025. 

Akhir kata, SNI diperlukan guna melindungi konsumen dan juga dipercaya bahwa SNI meningkatkan daya saing. Sehingga perlunya peningkatan persepsi masyarakat diantaranya melalui: Kampanye nasional standardisasi secara terus menerus dan berkesinambungan; Program edukasi dan penyadaran masyarakat; Pembuatan kurikulum pelatihan standardisasi; Peningkatan partisipasi masyarakat; serta Mendorong keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam mendidik dan membina tenaga ahli standardisasi. #SNImelindungikonsumen 

Referensi :

Ket: Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana IPB Bogor. Penulis pernah terlibat sebagai Tim Praktisi dalam Project One Map Policy bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Cat: Tulisan diikutsertakan dalam Standard Go Blog Competition “SNI Melindungi Konsumen#SNImelindungikonsumen 

dok: Facebook Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar