Hari Gini Masih Subsidi? Move On, Please!

Hari gini masih subsidi? Iya, masih!

“Ibu saya nggak bisa masak pake kompor gas (elpiji), bisanya pake kompor minyak tanah sumbu”.

Cetus salah seorang teman yang enggan disebut namanya. "Ketakutan" menjadi alasan terbesar kenapa tabung elpiji masih enggan digunakan oleh sebagian besar masyarakat kita, apalagi mengingat kasus ledakan tabung gas yang marak terjadi belakangan ini. Sehingga tidak dapat dipungkiri masyarakat terus bergantung pada minyak tanah yang notabene masih terus disubsidi oleh pemerintah.


Berdasarkan data, volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun 2016 hanya tinggal 16,2 juta kiloliter (kl). Jumlah ini terdiri dari solar sebanyak 15,5 juta kl dan minyak tanah 700 ribu kl. Mulai Januari 2015, pemerintah telah menghapus subsidi BBM untuk jenis premium (Ron 88) sehingga volume BBM bersubsidi turun signifikan dan hanya tinggal 18 juta kl dari tahun sebelumnya mencapai 46 juta kl. Penghapusan subsidi BBM untuk jenis premium membuat anggaran belanja subsidi energi di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo turun signifikan hampir 60 persen menjadi Rp 137,82 triliun pada 2015 dari Rp 341,8 triliun pada 2014.

dok: databoks.katadata.co.id
Adapun produksi minyak tanah di Indonesia pada periode 2004 – 2012 terus menurun mulai dari 56,8 juta barel menjadi 15,3 juta barel sebagaimana terlihat melalui gambar berikut ini:

dok: databoks.katadata.co.id
Sedangkan rata-rata harga eceran minyak tanah di Indonesia pada periode 2011 – 2013 ialah berkisar antara Rp 5950 hingga Rp 6200 sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini:

dok: databoks.katadata.co.id
Kendati demikian, konsumsi minyak tanah dan solar per Juni 2016, jumlahnya masih lebih kecil dibanding kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 sebesar 16,7 juta kiloliter (kl). Catatan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), realisasi penyaluran per Juni 2016 kisarannya baru 41 persen atau sebesar 6,8 juta kl. Pencapaian tersebut hampir sebanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 40,6 persen. Realisasi kuota subsidi minyak tanah dan solar, menurut catatan BPH Migas, jumlahnya hampir selalu di bawah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Data 2012-2015 ini memperlihatkan, kelebihan kuota hanya terjadi pada 2014 sebesar 1,72 persen. Selain itu, pada 2012 realisasi hanya 99,6 persen, 2013 sebesar 96 persen dan pada 2015 penyaluran hanya mencapai 83 persen. Penurunan angka realisasi terjadi karena meningkatnya efektivitas pengawasan dalam pendistribusian BBM serta dipengaruhi oleh disparitas harga yang kecil antara BBM Subsidi dan non subsidi. Catatan BPH Migas dalam penyajian data 2015 dan semester I 2016 ini adalah, grafik ditampilkan lebih rendah dibanding sebelumnya karena dirilis tanpa memperhitungkan premium yang dikelompokkan sebagai bahan bakar tersendiri. Namun demikian secara kuota dan konsumsi, jumlahnya pada 2016 lebih rendah dibanding 2015.

dok: databoks.katadata.co.id
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah dilakukan realokasi BBM bersubsidi senilai Rp 211,3 triliun untuk anggaran yang lebih produktif. Dana tersebut di prioritaskan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 113,9 triliun dan belanja daerah atau daerah tertinggal Rp 34,7 juta. Sisanya, Rp 62,7 triliun untuk kesinambungan fiskal, subsidi non BBM, membayar bunga utang, subsidi listrik dan lain-lain. Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi telah melakukan kebijakan yang tidak populer dengan menaikkan harga BBM untuk memangkas subsidi energi karena dianggap salah sasaran dan membebani anggaran negara. Guna mempertahankan momentum pertumbuhan yang sudah dicapai Jokowi terus melakukan peningkatan pembangunan dengan fokus 3 pilar yaitu; mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke produksi, tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan serta mendorong pembangunan pemerataan pembangunan di luar Jawa.


dok: databoks.katadata.co.id
Adapun perbandingan rencana dan realisasi kuota subsidi BBM tahun 2006 – 2011 terus meningkat secara bersamaan pada tahun 2011 setelah konvergen di tahun 2006 sebagaimana tampak pada gambar berikut ini:

dok: databoks.katadata.co.id

Di satu sisi skema kuota BBM bersubsidi tahun 2009 – 2013 juga diperlihatkan melalui gambar di bawah ini:

dok: databoks.katadata.co.id
Alokasi BBM subsidi di Indonesia sendiri pada tahun 2011 – 2014 ialah:

dok: databoks.katadata.co.id
Berkenaan dengan hal tersebut, rencana pembangunan tangki BBM Pertamina periode tahun 2016 – 2020 sangat fluktuatif. Mulai dari 552 ribu di tahun 2016 lalu menjadi 517 ribu di tahun 2017. Sedangkan di tahun depan yaitu 2018 sebesar 405 ribu dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 600 ribu hingga di tahun 2020 turun menjadi sebesar 320 ribu. 

dok: databoks.katadata.co.id
Pada akhirnya perihal pemberian subsidi layak dikaitkan dengan harga BBM. Mengingat Indonesia berada di peringkat sembilan negara dengan harga bahan bakar minyak (BBM) termurah di dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bloomberg, harga BBM Indonesia sekitar US$ 0,59 atau Rp 7.723 per liter. Dari 61 negara, biaya BBM termurah ditempati oleh Venezuela dengan harga US$ 0,01 atau Rp 130 per liter. Meski masuk dalam peringkat sepuluh besar harga bahan bakar termurah, Bloomberg menilai bahwa harga ini belum cukup terjangkau bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan rata-rata pendapatan sebesar US$ 10,16 atau Rp 133 ribu per hari, penduduk Indonesia harus rela mengeluarkan 5,83 persen pendapatan per harinya untuk membeli bahan bakar. Selain itu pengemudi di Indonesia harus rela menghabiskan rata-rata 118,71 liter BBM dalam setahun. Angka tersebut setara dengan 1,9 persen dari rata-rata total gaji yang didapat. Oleh karenanya kedepan, masyarakat perlu beralih ke pemakaian BBM non subsidi demi terciptanya pemerataan ekonomi kerakyatan dan keberlanjutan energi nasional. Penentuan harga berdasar harga keekonomian pun diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak baik produsen maupun konsumen. So, hari gini masih subsidi? Move on, please!

dok: databoks.katadata.co.id
Referensi: 

Komentar